Pengusaha Sambut Baik Laporan Gubernur Kalteng ke Presiden RTRWP Terkatung

Sejumlah pengusaha Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim) Kalimantan Tengah ( Kalteng), kepada Pelita Jum,.at ( 25/4) menyambut baik laporan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP) Kalteng yang belum disetujui Menteri Kehutanan MS.Kaban ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palangka Raya Kamis ( 24/4) pada acara pencanangan desa model daerah tertinggal dan peresmian pembukaan rembug desa program nasional pemberdayaan masyarakat. mandiri.

Bahkan SBY merasa kurang “ happy “ mendengar laporan Gubernur Kalteng itu kalau ada menyangkut tata ruang belum selesai. Dimina akibat belum disetujuinya RRWP Kalteng tersebut, banyak yang dikorbankan, utamanya soalnya pembangunan dan investasi di daerah ini. Dan Kalteng merupakan salah satu dari dua provinsi yang RTRWPnya belum disyahkan oleh Menhut.

Bahkan Teras juga mengatakan, apabila RTRWP Kalteng belum segera diterbitkan , dia khawatir terjadi stagnasi pembangunan yang tidak dapat diakhiri. Karena sejak 3 Juli 2007 Pemprov Kalteng terpaksa menghentikan segala proses administrasi pemberian izin perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dan kepastian kawasan bagi semua pihak.

Presiden SBY pun langsung meminta Mensegneg Ir. Hatta Radjasa yang turut dalam rombongan untuk melakukan pengecekan terhadap alasan Dephut yang belum juga menerbitkan RTRWP Kalteng, tanpa harus menunggu instruksi Presiden. Karena menurut SBY jangan sampai belum turunnya RTRWP ini lantaran “penyakit” , SBY menghendaki ingin selalu cepat dalam setiap urusan.Sebab jika lambat selain tidak dapat apa-apa juga kemajuannya pasti lambat. Presiden berkeinginan siapapun aparatur pemerintah di republik ini harus bisa mempermudah dan mempercepat urusan.

Sejumlah pengusaha di Sampit berharap dengan diketahuinya oleh Presiden RTRWP Kalteng yang belum diterbitkan dan mengakibatkan perizinan yang mereka ajukan untuk berinvestasi di Kotim jadi terkatung-katung , dalam waktu cepat ada titik terangnya.

Karena menurut H. Daniel, pengusaha lokal pertambangan yang bermitra dengan investor asing, peizinan yang diajukannya sudah sampai ke meja Bupati. Namun Bupati Kotim juga tidak berani memproses izin yang mereka ajukan karena RTRWP Kalteng belum terbit.

Tumpang Tindih lahan

Kadis Kehutanan Kotim H. Otjim Supriatna S,Hut pernah mengatakan , pihaknya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam peruntukan lahan bagi perkebunan sawit. . Sebab orang bukan rimbawan melihat jika lahan yang gundul bukan kawasan hutan, padahal itu adalah lahan kritis yang akan direhabilitasi melalui program reboisasi. Akibatnya tidak heran, kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Bahkan dinas kehutanan kesulitan mencari lahan untuk proyek reboisasi di Kotim..

Sebagai informasi, akibat tumpang tindih lahan proyek tanaman reboisasi di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi,Kotim senilai Rp. 3 Milyar lerbih diduga telah dibabat habis oleh PT. Sukajadi Sawit Permai ( PT.SSM). Dimana kasus yang merugikan keuangan negara itu telah ditangani ke Jaksaan Negeri Sampit. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sampit ketika dikonfirmasi tidak bisa memberikan keterangan penanganan kasus yang terlihat “ jalan ditempati”. Mereka hanya menyarakankan agar mengkonfirmasi penanganan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Kalteng di Palangka Raya. Padahal sebelumnya kepada media, Wakajati Kalteng mengatakan, pihaknya akan mengambil alih kasus tersebut jika Kejaksaan Negeri Sampit tidak sanggup menanganinya.

PETANI RESAH, PUPUK MENGHILANG DIPASARAN

Sudah hampir satu bulan lamanya peredaran pupuk tanaman di Sampit menghilang dari pasaran, biasanya pupuk penyubur, tanaman itu mudah saja didapat di kios-kios penjual pupuk, walaupun ada harganya sudah tidak terjangkau lagi bagi para petani.

Pupuk yang menghilang dari pasaran seperti pupuk urea, Ksl, ZA, Mutiara, pupuk organik, Mpk.

Imbran, petani di Km 11, Jalan HM Arsyad (Sampit – Samuda) sewaktu dihubungi Barito Post, Selasa (22/4) sewaktu menggarap sawahnya membenarkan kalau berbagai jenis pupuk sulit didapat, sehingga sangat berpengaruhkilahnya untuk menyuburkan tanaman apalagi sayur mayur katanya dengan nada lirih.

Demikian juga temannya Imbran membuat pengakuan yang sama, betapa tidak katanya sudah pupuk langka harganya naik mencapai 50 persen itupun sulit didapat, sudah pupuk mahal harga sayur katanya Imbran anjlok lagi.

Dengan rinci Imbran menuturkan kepada Barito Post bahwa seperti harga terong yang biasa laku dipasarkan mencapai Rp 4000/kg saat ini hanya laku Rp 2000/kg.

Timun juga menurun harganya dari Rp 3000/kg turun menjadi Rp 1500/kg.

Kacang panjang juga turun dari harga Rp 3500/kg menjadi 1500/kg.

Ini lucu katanya sudah pupuk mahal harga sayur turun mencapai 50%.

Beberapa kios yang biasa menjual pupuk kebutuhan petani di sampit sewaktu dihubungi mengaku ini akibat tidak ada pengiriman dari Surabaya bisa kapal biasa kapal datang terus menerus secara rutin tapi akibat gelombang besar maka pengiriman tertunda.

Sementara itu Barito Post mencoba menghubungi Adpel Sampit menanyakan masalah angkutan pupuk dari Surabaya ke Sampit, salah seorang staf adpel mengaku pengiriman pupuk lancar saja dari Surabaya hampir setiap minggu kapal ada saja bongkar pupuk berbagai jenis pupuk kilahnya, dengan meminta kepada Barito Post namanya tidak dikorankan.

Dari hasil pemantauan Barito Post langkanya pupuk karena para penyalur pupuk tidak lagi melayani kios-kios penjual pupuk, tetapi pupuk dijual kepada pengusaha besar sawit.

Para petani mengharapkan kepada Bupati Kepala supaya dapat turun tangan untuk masalah pupuk ini karena petani resah.

JALAN RUSAK, PENGENDARA JATUH HINGGA PATAH TULANG

Jalan Provinsi Sampit-Samuda, rusak parah banyak box-box atau gorong-gorong yang jebol, akibat para pengendara harus ekstra hati-hati kalau melintas di jalan tersebut.

Kerusakan tersebut sudah banyak pengguna jalan yang jatuh. Walaupun belum ada korban jiwa, namun sudah ada yang mengalami patah tulang.

Kerusakan jalan yang menghubungi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dengan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan sudah cukup lama, walaupun ruas jalan ini sudah beberapa kali diperbaiki.

Kerusakan jalan tersebut bukan karena banyaknya kendaraan yang melintas dijalan ini, melainkan disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalan tersebut.

Seperti truk-truk yang bermuatan CPO, para kendaraan kontraktor yang membawa material semuanya, semuanya melebihi kemampuan badan jalan yang hanya bisa dilewati kendaraan yang bertonage sekitar 8,3 ton sementara kelas jalan di Sampit hanya C-III.

CPO dari salah satu perkebunan sawit yang mengangkut CPO dan PKO ke pelabuhan Bagendang. Sementara masyarakat pengguna jalan Negara yang sehari-hari dilewati jalan tersebut mulai dari masyarakat biasa sampai kepada pejabat sangat direpotkan dengan adanya kerusakan-kerusakan badanjalan yang terjadi dibanyak ruas jalan arah Sampit – Samuda.

Apalagi ketika berpapasan dengan truk-truk besar pada badan jalan yang hampir seluruhnya rusak yang mana truk tersebut sudah hampir memenuhi satu badan jalan. Kerusakan jalan tersebut sangat rentan dengan terjadinya kecelakaan, seperti yang dialami Iyan, (30) warga Babaluh dan Rudi (40) warga Sampit, belum lama ini.

Ketika dikonfirmasi Barito Post beum lama ini Iyan mengatakan bahwa ia jatuh sampai babak belur, tepatnya di Jalan Sampit – Samuda Km 07. menurut Iyan pada waktu itu ia hendak ke Sampit dari arah Samuda berboncengan dengan Dani pukul 17.00 WIB berkecepatan kurang lebih 70 km, mereka tidak mengira kalau ada lubang dan tidak sempat mengerem laju motornya.

Ketika Iyan sudah dekat tahu-tahu didepan ada lubang dan sempat mengerem laju kendaraannya sehingga ia terjatuh bersama temannya Dani. Masih beruntung Iyan walaupun luka disekujur tubuhnya, namun masih tidak begitu parah seperti apa yang dialami temannya Dani yang dibonceng dibelakang yang harus mengalami patah tulang karena saat terjatuh Dani terpelanting sejauh kurang lebih 3 meter, sedangkan Iyan masih berada tidak jauh dari posisi sepeda motornya. Setelah ditolong warga sekitar ternyata Iyan melihat Dani mengalami patah tulang dibagian betis sebelah kanan dan bahu sebelah kiri mengalami retak. Oleh karena mereka dari keluarga yang pas-pasan maka ia tidak dirawat di rumah sakit dan minta diantar pulang kerumahnya dan berobat ala kadarnya secara obat kampung.

Sementara Rudi seorang PNS di Sampit yang juga mengalami kecelakaan diruas jalan Sampit-Samuda saa ini dirujuk ke Banjarmasin karena mengalami sedikit keretakan pada kepala.

Berkenaan dengan masalah ini Iyan berharap agar pihak terkait bisa memperhatikan masalah ini, kasihan para pengguna jalan yang menjadi korban.

Barito Post yang ingin mengkonfirmasi kepada Kepala Unit Pengelola Jalan dan Jembatan DPU Kalteng di Sampit, melalui PPTK, Ir Teddy Rajali di ruang kerjanya. Namun sangat disayangkan ketika wartawan Barito Post datang hanya disambut oleh anak buahnya yang mengatakan PPTK sedang tidak masuk sudah hampir 15 hari tidak ada ditempat mungkin sedang pulang ke Provinsi, pangkasnya.

“SAWIT PENGRUSAK HUTAN BESAR-BESARAN”

Dulu ketiak kegiatan bidang perkayuan jaya-jayanya, hampir semua orang menuding bahwa ini telah melakukan pengrusakan kawasan hutan termasuk kegiatan penebangan oleh warga masayarakat yang dulu disebut “tebang banjir” dan atau yang terakhir disebut “tebang liar” dan kalah lagi gencarnya tudingan ditujukan kepada warga masyarakat tradisional yang sering melakukan perladangan berpindah.
Mereka ini dicap sebagai pelaku pengrusak hutan dan lingkunga pasalanya, jika kita buka kembali peta sistem tata usaha kayu tempo dulu itu, masih rada lebih baik ketimbang saat ini.
Dulu, sistem penebangan masih memakai Tebang Pilih Indonesia (TPI) kemudian Tabang Pilih Tanam Indonesia(TPTI), ada larangan penerbangan hutan anakan hingga diameter dibawah 20 cm.
HPH atau IPK diwajibkan membuat peta kerja, blok tebangan, laporan hasil cruising (LHC)yang sebelumnya telah dilakukan survey dan tebang pendahuluan sebelum ijin definitif keluar seperti ijin rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja lima tahunan (RKLT), dan rencana kerja dua puluh tahunan (RKD) semua ini harus dikantongi oleh para pemegang HPH sebagai sumber bahan baku bagi industri sawmill nya.
Semua persyaratan dan kewajibannya itu belumlah cukup, pengusaha masih diwajibkan membayar dana jaminan reboisasi (DJR), iuran hasil hutan (IHH), dan melakukan program bina desa atau comunitu development (CD) istilah saat ini.
Kegiatan ijin pemanfaatan kayu (IPK) ini tidak menjadi tren saat itu pasalnya, IPK itu bersifat insidentif atau sewaktuwaktu saja dan temponya pun tidak berlangsung terus menerus seperti dewasa ini. Sebab, IPK itu didapat bagi adanya pemanfaatan kayu yang diperuntukan karena adanya pembersihan lahan (land clearing) semisal membuka kawasan pemukiman transmigrasi, membuka akses jalan raya, perkebunan dan lainnya begitu selesai kegiatan tersebut, ya sudah selesai IPK itu. Lucunya saat ini, justru ijin IPK itu tidak jelas peruntukannya, sementara kebanyakan pembukaan lahan kebun sawit saat ini, potensi kayunya tidak dimanfaatkan dengan legalitas IPK, sehingga terkesan “mubazir.”
Banyak orang mengkalkulasi dan membanding-bandingkan dalam tinjauan ekologis atau melihat dari sisi pengrusakan kawasan hutan (Deporestasi). Kayanya industri kebun sawit ini justru yang paling disoroti dan dituduh sebagai pengrusak lahan dan kawasan yang berhutan, sebab terutama didaerah Kotawaringin Timur, vegetasi hutannya sangat beragam alias heterogen, dengan tingkat kesuburan tanah masih sangat baik, sehingga kawasan eks HPH sekalipun selama rentang waktu hingga saat ini, masih dapat ditumbuhi oleh hutan skunder, tiang pancang, semak belukar, dan akhirnya kemudian tumbuh besar dan rimbun kembali meskipun kayu-kayunya tidak lagi berpotensi ekonomis yang tinggi, tetapi dari sudut pandang lingkungan masih cukup dapat dibanggakan sebagai kawasan resap air dan penyangga.
Beda, dengan kawasan hutan sawit, kawasan ini ditumbuhi oleh hanya satu jenis tanaman (monokultur) yaitu sawit, sementara jenis vegetasi dan keragaman sangat minim sekali dan bahkan ada yang tidak ada lagi kawasan hutannya, “semuanya ditanam sawit.”

Dikaji Penataan Bangunan Rumah di Bantaran Sungai di Sampit

Banyaknya bangunan perumahan penduduk yang berada di bantaran sungai dan melanggar garis sepadan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim) Kalimantan Tengah ( Kalteng), penataannya akan dilakukan secara bertahap. Demikian ungkap Drs HM. Fahrudin , Kepala Bappeda Kotim akhir pekan tadi di Sampit. “ Karena penataan itu selain memakan waktu kami juga tengah menghitung anggarannya,” tambahnya.
Menurut Fahrudin, penataan itu nantinya banyak memiliki keterkaitan dan berdampak. Sebab itu sebelum melaksanakan melakukan penataan akibat dampak dari penataan tersebut mesti diantisipasi dan akan dilakukan secara bertahap. Fahrudin juga mengakui kondisi sejumlah sungai di Sampit cukup memprihatinkan. Dimana banyak terdapat bangunan yang berada di atas sungai hingga sampah- sampah yang mengendap dan menghambat kelancaran arus air. Padahal sungai-sungai itu merupakan saluran primer. “ Ada lima sungai di Kota Sampit yang memang harus kita lakukan penataan untuk menciptakan ruang terbuka dan lingkungan yang tertata baik,” tandasnya.
Terkait dengan adanya rasa cemas warga dengan rencana penataan bangunan perumahan di bantaran sungai, Fahrudin sekali lagi menegaskan langkah yang dimabil pemerintah tersebut nantiunya tetap akan memperhatikan dampak yang timbul ,karena itu sekarang tengah dilakukan pengkajian. “ Sebab tujuan pembangunan yang dilakukan bukan untuk menyengsarakan rakyat melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” katanya.
Sementara itu Drs H. Syamsul Hadi anggota DPRD Kotim dari PPP mengatakan, ia setuju saja dengan penataan bangunan perumahan yang berada di bantaran sungai di Sampit asalkan tidak mengakibatkan rakyat menjadi sengsara.